Selasa 15 Desember 2009, Rakyat Merdeka 
PRAPERADILANKAN PENGHENTIAN KASUS BIBT-CHANDRA.
Jaksa Nilai Eggi Cs Tak Punya Hak Gugat.
 
SIDANG  perdana gugatan praperadilan Surat Ketetapan Penghentian Pentutan (SKPP) kasus Bibit-Chandra berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemarin. Dalam tanggapan atas gugatan, Jaksa mempertanyakan posisi pemohon karena dinilai tidak memiliki hak gugat (Legal Standing).
 
Jaksa Wisnu Broto mengatakan, pemohon praperadilan yang terdiri atas tiga LSM, yakni Hajar, Lepas, dan PPMI, tidak termasuk sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sesuai pasal 80 KUHAP. “Tidak setiap organisasi masyarakat atau LSM mempunyai hak gugat,” kata Wisnu.
 
Dijelaskannya , legal standing LSM diatur dalam pasal 37 ayat (1) Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Intinya, masyarakat berhak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai berbagai masalah lingkungan hidup.
 
Selain itu, menurut jaksa, dalam pasal 80 KUHAP, pihak ketiga yang berkepentingan umumnya adalah saksi korban dalam peristiwa pidana yang bersangkutan. “Pemohan praperadilan (Hajar, Lepas, dan PPMI) bukan sebagai saksi yang langsung menjadi korban dalam peristiwa yang diajukan dalam praperadilan ini,” urai Wisnu.
 
Sebelumnya dalam gugatan, 3 LSM menilai SKPP yang diterbitkan Kejaksaan Negeri Jak-Sel bisa mnimbulkan dampak luas dimasyarakat. “Ini akan menjadi presiden buruk penegakan hukum,” tegas Eggi Sujana, kuasa tiga LSM. 
 
Selain dari tiga LSM itu, kemarin jaksa juga menghadapi siding dengan gugatan yang sama dengan pemohan praperadilan Komunitas Advokat dan Masyarakat Penegak Hukum. OC Kaligis yang  mewakili komunitas tersebut mengatakan, penghentian kasus Bibit dan Chandra karena ada tekanan dari masyarakat dan tim 8. “Itu pendapat yang tidak diatur dalam hukum acara pidana Indonesia,” terang  OC Kaligis.
 
Namun dalam tanggapannya, jaksa Wisnu membantah adanya tekanan tersebut. Menurut jaksa pada bidang pidana khusus Kejagung itu, SKPP terbit setelah ada kajian dan penelitian dari jaksa penuntut umum. “Bukan atas imbauan presiden atau rekomendasi Tim 8,” tegas Wisnu.
 
Terkait dengan gugatan praperadilan tersebut, Masyarakat Anti Koropsi Indonesia (Maki) mengajukan permohonan intervensi. Maki beralasan, penghentian kasus Bibit-Chandra sudah memenuhi syarat yuridis. Sehingga harus dinyatakan sah dan berlaku secara hukum.
 
Sementara terkait dengan alas an yuridis, Maki menilai bias dikesampingkan. “Mestinya dijadikan dasar deponering dalam (penghentian perkara) demi kepentingan umum,” kata Koordinator Maki Boyamin Saimin. Seperti diketahui, SKPP Bibit dan Chandra diterbitkan pada 1 Desember lalu. Sebelumnya, keduanya disangka dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Kasus lantas dihentikan dengan alas an yuridis meski memenuhi rumusan delik pasal yang disangkakan, namun dianggap wajar karena terkait dengan tugas dan kewenangannya.
 
Penghentian kasus juga dilakukan ddengan beberapa alas an sosiologis. Diantaranya suasana kebatinan perkara Chandra dan Bibit tidak layak maju ke pengadilan karena dinilai lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. JPNN.