15 Desember 2009, KOMPAS
KASUS BIBIT-CHANDRA
SKPP  Bukan atas Imbauan.
 

JAKARTA, KOMPAS – Pemerintah dan kejaksaan menyatakan, surat ketetapan penghentian penuntutan atau SKPP atas nama tersangka Chandra Marta Hamzah dan Bibit Samad Rianto diterbitkan berdasarkan alas an yuridis setelah diteliti jaksa. Penerbitan SKPP itu bukan atas imbauan atau anjuran Presiden atau rekomendasi Tim Independent Pencari Fakta dan Proses Hukum terhadap bibit dan Chandra atau Tim 8.

 
Demikian jawaban yang dibacakan  jaksa Wisno Baroto, Rhein E Singal, dan Adhi Prabowo secara bergantian di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Senin (14/12). Mereka mewakili Pemerintah Indonesia, Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kejaksaan Negeri Selatan menghadapi permohonan praperadilan atas SKPP Bibit dan Chandra yang diajukan Komunitas Advokat dan Masyarakat Penegak Hukum untuk Keadilan. Sidang dipimpin hakim Thahksin.
 
Sementara sidang praperadilan terhadap SKPP yang dimohonkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Hajar Indonesia, LSM Lepas, dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia dipimpin hakim Kusno.
 
Jaksa juga menilai, pemohon praperadilan tak berkapasitas sebagai pihak yang berhak mengajukan praperadilan. Karena itu, permohonannya harus ditolak.
Advokat OC Kaligis dari  Komunitas Advokat dan Masyarakat Penegak Hukum untuk Keadilan meminta rekaman percakapan antara Ary Muladi dan Ade Raharja (deputi penindakan KPK) diputar dipersidangan. Juga keterangan dari ahli dan saksi dari KPK. (IDR)