15 Desember 2009, Republika
Sidang Praperadilan SKPP Bibit-Chandra Digelar
bibitchandradalam

JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar dua sidang praperadilan gugatan terhadap penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SKPP) kasus dugaan penyalah gunaan wewenang dan percobaan pemerasan PT Masaro Radiocom, yang menyeret dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamizah, Senin (14/12).

Para pemohon meminta agara pemohon pengadilan membatalkan SKPT dan memerintahakan Kejaksaan Agung melanjutkan proses penuntutan perkara tsb.

Sidang pertama perkara yang diajukan oleh Eggi Sujana bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti LSM Hajar Indonesia, LSM Lepas, dan PPMI.

Sidang kedua , yaitu perkara yang diajukan oleh OC Kaligis bersama Komunitas Advokat dan Masyarakat Penegak Hukum untuk Keadilan.

OC Kaligis mempertanyakan sikap jaksa, yang menerbitkan SKPT setelah meyakini  berkas Bibit dan Chandra sudah lengkap memenuhi syarat formal dan materiel. “Keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa untuk Bibit-Chandra, semuanya mengaku pimpinan KPK tsb melakukan korupsi.”

Menjawab gugatan itu, jaksa Wisnu Baroto mengatakan, para pemohon tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan praperadilan atau legal standing, karena bukan termasuk pihak ketiga sesuai ketentuan Pasal 80 KUHAP.

“Tidak setiap LSM mempunyai hak gugat,” kata dia.