Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di­sahkan pada 1981. Ketika itu, semua aturan main tentang proses beracara yang dimuat dalam UU No.8 Tahun 1981 itu menjadi bahan diskusi O.C. Kaligis dan kawan-kawannya sesa­ma pengacara. Mereka kerap membincangkan celah-celah hukum yang masih ada dalam UU tersebut dan membandingkannya dengan hukum acara lama buatan Belanda (HIR).

 

Diskusi ternyata tak tinggal omongan di waktu senggang. Begitu melihat peluang meng­uji KUHAP, O.C. Kaligis bersama dua rekan­nya-Rusdi Nurima dan Denny Kailimang­ mengajukan gugatan praperadilan yang boleh dibilang pertama di Indonesia. Malah, tidak tanggung-tanggung, yang digugat adalah insti­tusi militer, yakni Kodim 606 Bogor, dan Kejaksaan Negeri Bogor. Kasusnya menyang­kut penahanan Kepala Dispenda Kabupaten Bogor, Brongkos Syaban, pada bulan De­sember 1983.

 

Akhir gugatan Kaligis dalam ka­sus ini kurang memuaskan, karena Brongkos secara tiba-tiba mencabut surat kuasanya. Walau hasilnya agak mengecewakan, langkah Kaligis dan kawan-kawannya memelopori pene­rap an KUHAP di lapangan, terutama meng­hadapi institusi militer yang memiliki kekua­saan luas ketika itu.

 

Selang sebulan setelah Kodim 606 Bogor digugat, giliran Komando Garnisun Ibu Kota yang digugat praperadilan.  Ini ujian kedua KUHAP terhadap institusi militer. Petugas Kogar Ibu Kota menangkap seorang warga keturunan Cina, Tjiam Tjen Siung. Penangkap­an ini mencerminkan betapa luas dan “karet­nya” kekuasaan institusi militer. Tjiam yang di­duga terlibat kasus pencurian emas ditahan di Kogar. Padahal, sehausnya kepolisianlah yang menangkap Tjiam. Walau hakim praperadilan menolak gugatan Kaligis karena dinilai salah alamat, Tjiam Tjen Siung dibebaskan kembali oleh petugas Kogar segera setelah Kaligis menggugat.

 

Dalam kedua kasus tersebut, banyak kalangan menilai Kaligis dan kawan-kawan telah menempuh langkah yang berani. Sebab, institusi militer ketika itu sampai ke tingkat kecamatan masih sangat berkuasa dan sering merasa berwenang menangkap orang, teruta­ma warga keturunan Cina.

 

Tak hanya militer, institusi kepolisian sendiri juga tak luput dari perhatian O.c. Kaligis. Malah, Kaligis mempraperadilankan Polda Metro Jaya yang menahan Kardi Ma­hardi enam jam lebih lama dari waktu yang dite­tapkan menurut KUHAP.

 

Langkah Kaligis agaknya cukup efektif untuk mengingatkan institusi kepolisian agar memperbaiki kinerjanya. Bahkan untuk mengingatkan institusi militer agar lebih berhati-hati dan tahu akan batas-batas kekua­saannya.

 

Di saat lainnya, Kaligis mempraperadilan­kan seorang Lurahyang agaknya belum mema­hami KUHAP. Lurah di wilayah Jakarta Barat itu menahan dan menyiksa Djuliawan Widjaja yang tetikat perkara utang piutang bisnis de­ngan istti Sang Lurah. Hakim praperadilan mengabulkan gugatan Kaligis. Walhasil, inilah satu-satunya gugatan praperadilan di Indonesia yang diajukan terhadap seorang lurah.